Urgensi Reformasi Agraria Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia Dan Good Governance

Abstrak

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia mulai merembet pada sektor agraria. konflik agraria menjadi salah satu tantangan penegakan HAM yang cukup serius di tahun ini. Banyak terjadi kasus sengketa yang berkembang menjadi konflik agraria. Hal tersebut dipicu oleh adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan untuk klaim atas kepemilikan tanah. Salah satu karakter dari fenomena konflik agraria di Indonesia adalah keterlibatan negara akan tidak diakuinya penguasaan dan penggarapan tanah oleh masyarakat di atas tanah-tanah yang kemudian diserahkan penguasaannya ke pihak lain. Berdasarkan latar belakang masalah dari  tulisan  ini maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut : Bagaimana bentuk penegakan hak asasi manusia dalam  mewujudkan reformasi agraria ?  dan Apakah penyelenggaraan good governance dapat menjamin perlindungan terhadap  hak asasi manusia dalam bidang pertanahan ?. Reformasi agraria merupakan upaya untuk memberi penguatan aset masyarakat yang berupa tanah, dan sekaligus upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap tanah. Bahwa Hak asasi manusia merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan visi dan misinya agar tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan dalam bidang pertanahan, Sistem-sistem hukum harus mampu mendorong dan mengembangkan pembangunan secara seimbang dan melindungi serta memajukan keadilan sosial. Melalui konsep HAM akan dapat diketahui segi-segi kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, sehingga argumen dan arah pembangunan dapat dikembangkan. Reformasi agraria diharapkan mampu mengubah seluruh tatanan yang ada didalam penerapan prinsip-prinsip good governance sebagai salah satu alat yang dapat mewujudkan pemerintahan yang berkesinambungan  dan berkeadilan. Perkembangan tersebut semakin menuntut pemerintah untuk bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat dengan cara-cara yang lebih kreatif dan modern yakni melalui peran serta aktif masyarakat dan sektor swasta (privat) yang menerapkan  prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu gerakan good governance harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai.